Apa
itu MDGs 2015
Pada September 2000, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millennium
Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) sebanyak 189 Negara sepakat untuk mengadopsi
Deklarasi Milenium yang kemudian dijabarkan dalam kerangka praktis. Tujuan
Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs). MDGs yang
menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus, memiliki tenggat waktu (2015)
dan indikator kemajuan yang terukur.
Saat ini, tersisa waktu sekitar 5 tahun bagi negara berkembang
anggota PBB, untuk menyelesaikan dan mengupayakan pencapaian 8 tujuan
Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs) – terkait
pengurangan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender,
perbaikan kesehatan ibu dan anak, pengurangan prevalensi penyakit menular,
pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. MDGs yang didasarkan pada
konsesnsus dan kemitraan global ini, juga menekankan kewajiban negara maju
untuk mendukung penuh upaya tersebut.
Seperti yang kita tahu bahwa MDGs
(Millenium Development Goals) memiliki 8 target, yaitu:
- MDG 1: Membasmi Kemiskinan dan Kelaparan;
- MDG 2: Pencapaian Pendidikan Dasar yang
Universal;
- MDG 3: Mempromosikan Kesetaraann Gender dan
Pemberdayaan Perempuan;
- MDG 4: Mengurangi Angka Kematian Bayi dan Anak;
- MDG 5: Memperbaiki Kualitas Kesehatan Maternal;
- MDG 6: Membasmi penyakit HIV AIDS, Malaria dan
Penyakit Menular Lainnya;
- MDG 7: Perbaikan lingkungan yang Terus Menerus;
- MDG 8: Kerjasama Global Untuk Pengembangan.
Dan MDGs ini ditargetkan pada 2015.
Tetapi ada kasus yang membuat MDGs ini harus mengundur sampai 2025. Berikut ini
beritanya, yakni tentang “Pencapaian MDGs Penurunan AKI Akan Mundur
pada 2025.”
Jakarta (ANTARA News) – Pencapaian
target pembangunan milenium (MDGs – Millenium Development Goals) untuk
penurunan angka kematian ibu (AKI) sebanyak 50 persen dan pencapaian
pembangunan lingkungan hidup menyeluruh pada 2015 akan mundur menjadi tahun
2025-2030, kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief.Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengemukakan hal itu dalam Seminar tentang
Kebijakan dan Strategi Program Pengendalian Penduduk di Era Desentralisasi yang
diadakan BKKBN bekerjasama Iluni FKUI dan USAID di Jakarta, Rabu. Seminar
menampilkan pembicara kunci mantan Kepala BKKBN Prof Dr Haryono Suyono.Menurut
Sugiri, kemungkinan tertundanya pencapaian sasaran MDGs pada penurunan AKI dan
pembangunan lingkunan, karena faktor seperti kesiapan masyarakat, pemerintah
daerah dan LSM dalam melaksanakan target itu belum secara optimal dilaksanakan
gotong royong dan menjadi gerakan seluruh rakyat.
Dia memberikan contoh, kemungkinan
mundurkan target sasaran MDGs nomor 5 yaitu penurunan AKI dari 228 per 100.000
kelahiran menjadi 102 pada tahun 2015 akan sulit dicapai karena belum siapnya
peran para keluarga dalam program desa siaga dan rumah sakit siaga unuk
menurunkan AKI saat melahirkan.
Selain itu, kemungkinan mundurkan
pencapaian pembanguan lingkungan hidup seperti penghijauan lahan yang banyak
gundul di hampir seluruh wilayah Indonesia, juga memerlukan kesiapan dari
masyarakat, swasta dan pemerintah.
Sugiri mengajak seluruh jajaran
pemerintah kabupaten/kota beserta anggota DPRD dan LSM untuk ikut menyukseskan
MDGs pada 2015 yang sebelumnya telah ditandangani pemerintah Indonesia pada
tahun 2000, guna meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan kemakmuran
warga Indonesia pada 2015.
Dia menjelaskan ada 7 target MDGs
berkaitan dengan pembanguanan KB dan kependudukan, yaitu target penurunan
jumlah penduduk miskin, pencapaian pendidikan dasar, target kesetaraaan gender,
target penurunan angka kemtian bayi(AKB) dari 32 persen 1000 kelahiran menjadi
19 pada 2015, target penurunan angkat kematian ibu (AKI).
Selain itu, target pencapaian
kesertaan program KB dan kesehatan reproduksi, dan target pembangunan
lingkungan hidup, serta satu target yang tidak berkaian progran KB yaitu
pembangunan ekonomi melaluai kewirausahaan atau peningkatan pendapatan
perkapita untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Oleh karena itu, kata Sugiri, BKKBN
mengusulkan tambahan anggaran pada APBN-P (Perubahan) 2010 sebanyak Rp1
triliun, yang anggaran BKKBN saat ini baru Rp1,2 triliun, sehingga jika
disetujui APBN-P total anggaran BKKBN menjadi Rp2,2 triliun yang akan dugunakan
program revitalisasi KB dalam mempercepat pencapaian MDGs.
Sementara itu, Prof Dr Haryono
Suyono yasng kini ketua Yayasan Damandiri itu mengatakan, BKKBN perlu
bekerjasama dengan seluruh jajaran pemerintahan untuk menggerakan masyarakat di
segala tingkatan dalam upaya membentuk dan mengisi pos pemberdayaan keluarga
(Posdaya) di setiap RT/RW sehingga target MDGs segera terwujud.
Petugas lapangan KB (PLKB) dapa
difungsikan kembali membina posdaya yang jumlahnya 700.000 buah se-Indonesia
dengan memberikan penyuluhan proram KB dan pencapaian MDgs melalu sosialisasi
delapan fungsi keluarga (agama, perlindungan, cintakasih, reproduksi,
pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, kewirausahaan).
“Posdaya bukan untuk menggantikan
lembaga koperasi, posyandu dan PKK, tetapi menjadi bagian dari tim penggerak
PKK di tingkat desa/kelurahan guna mewujudkan keluarga yang berkulaitas,
memahami dan melaksanakan delapan fungsi keluarga, delapan pencapaian MDGs dan
menaikkan indeksi pembanguan manusia (IPM),” katanya.
Peran IT dalam menghadapi MDGs 2025
Komitmen Indonesia
untuk mencapai MDGS mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyatnya dan memberikan konstribusi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat dunia. Oleh karena itu, MDGS merupakan acuan penting
dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia
telah mengarusutamakan MDGS dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiolan (RPJMN 2004-2009
dan 2010-2014), Rencana Kerja Program Tahunan (RKP), serta dokumen Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam lima tahun
terakhir, di tengah kondisi Negara yang belum sepenuhnya pulih dari krisis
ekonomi tahun 1997/1998. Indonesia menghadapi tantangan global yang tidak
ringan. Gejolak harga minyak dan harga pangan serta perubahan iklim global
serta terjadinya krisis keuangan global 2007-2008 mewarnai dinamika pembangunan
Indonesia. Tingat pertumbuhan ekonomi menurun menjadi sekitar 4-5 persen,
dibandingkan dengan pertumbuhan sebelum krisis yang mencapai sebesar 5-6 persen
Pendapat
Menurut pendapat saya adanya MDGS di Indonesia sangatlah
berdampak baik bagi masyarakat Indonesia, karena melihat banyaknya ledakan
penduduk dan jumlah pengangguran yang semakin bertambah. Maka seharusnya
masing-masing masyarakat Indonesia harus mempunyai kualitas hidup dan sumber
daya manusia yang baik di masa depan, karena MDGs memiliki target target yang
sangat baik untuk terciptanya suatu negara yang lebih maju dan terbebas dari
masalah masalah kemiskinana dan ekonomi.
Referensi
Nama : Prihadi Kuntoro
NPM : 16113918
Kelas : 2KA16
No comments:
Post a Comment