Tugas 4 "Teori Organisasi Umum 2"

Nama : Prihadi Kuntoro
NPM  : 16113918
Kelas  : 2KA16

Link Slideshare :
http://www.slideshare.net/PrihadiKuntoro/kepemimpinan-46412933

Pembahasan Tentang salah satu Perusahaan Provider di Indonesia dari berbagai aspek

XL Axiata

Pada awalnya bernama PT. Excelcomindo Pratama (XL) dan beroperasi pada 1989. Kemudian menjadi perusahaan publik dengan melakukan Initial Public Offering (IPO) pada 2005 menjual 20% sahamnya ke publik. XL merupakan satu-satunya perusahaan telekomunikasi seluler yang membangun dan memiliki jaringan serat optik, yang terdiri dari jaringan utama (backbone) sepanjang sisi kanan dan sisi kiri jalan kereta api dari  Bandung, Jawa Barat ke Surabaya, Jawa Timur dan mencakup kota-kota besar lainnya di Jawa.

Untuk menambah kapasitas dan mengatasi lalu lintas dalam kota yang padat di Jawa Tengah, telah dibangun empat jaringan yang berhubungan dengan jaringan utama (backbone). Serat optik utama di Jawa terdiri dari 72.144 kbps  dan 216 serat inti yang menggunakan synchronous digital hierarchy (SDH) untuk menghubungi masing-masing poin sepanjang backbone dan kabel cincin.

Pada September 2003 telah didirikan sekitar 4.400 kilometer kabel jaringan optik dan hingga 2010 sudah mencapai 13.000 kilometer. Pada Agustus 2007  proyek jaringan kabel laut XL  dari Batam ke Johor Malaysia  siap beroperasi. Proyek yang bernama Batam Rengit Cable System (BRCS) itu akan menjadi jembatan penghubung bagi jaringan XL di Indonesia dengan jaringan Telekom Malaysia (TM). Dari Rengit,  TM akan menyediakan akses ke jaringan global kepada XL.  Jaringan kabel optik bawah laut Batam-Rengit ini sepanjang kurang lebih 63 km.  Kapasitas yang tersedia adalah 48 core. Setiap satu pair cable (@ 2 core) memiliki initial capacity sebesar 10 GHz. Dengan teknologi terbaru DWDM, satu pair cable dapat di-upgrade hingga satuan Terra Bit.

Saat ini XL sudah memiliki jaringan infrastruktur yang berbasis Internet Protocol (IP). Pada 2006, IP backbone XL sudah tersedia di 19 kota dan tahun ini akan menjadi 50 kota.   Sekitar 60% dari jaringan backbone tersebut  sudah berbasis IP. Selain teknologi 2G, 2,5G, XL juga sudah mengimplementasikan teknologi 3G dan 3,5 G termasuk untuk integrasi  FMC.  XL siap memasuki era full Internet Protocol, yaitu adanya konvergensi layanan voice, data, video dan broadcasting. Selain memberikan layanan seluler, XL juga memiliki produk Business Solutions yaitu layanan solusi korporat berbasis sirkit sewa (leased line), broadband dan IP (Internet Protocol).

Pada Desember 2009 nama perusahaan berubah menjadi menjadi PT XL Axiata Tbk., menyusul perubahan nama perusahaan holdingnya di Malaysia. Saat ini pemegang sahamnya adalah Axiata Investment Indonesia Sdn Bhd (sebelumnya Indocel Holding Sdn Bhd) sebanyak 66,7%, Etisalat 13,3%), dan publik 20%. Axiata Investment adalah anak perusahaan Telekom Malaysia (TM) Berhad Group, kemudian pada 2009 TM berganti nama menjadi Axiata.   

XL Axiata merupakan anak perusahaan dari Axiata Group Berhad yang memiliki  8 operator di Asia yaitu Aktel (Banglades), Hello (Kamboja), Idea (India), MTCE (Iran), Celcom (Malaysia), Multinet (Pakistan), M1 (Singapura), dan Dialog (Sri Lanka).

Tugas 3 "Teori Organisasi Umum 2"

Nama : Prihadi Kuntoro
NPM  : 16113918
Kelas  : 2KA16

Link Slideshare :
http://www.slideshare.net/PrihadiKuntoro/pengambilan-keputusan-46127865

MDGs 2025

Apa itu MDGs 2015

Pada September 2000, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millennium Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) sebanyak 189 Negara sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium yang kemudian dijabarkan dalam kerangka praktis. Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs). MDGs yang menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus, memiliki tenggat waktu (2015) dan indikator kemajuan yang terukur.

Saat ini, tersisa waktu sekitar 5 tahun bagi negara berkembang anggota PBB, untuk menyelesaikan dan mengupayakan pencapaian 8 tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs) – terkait pengurangan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, perbaikan kesehatan ibu dan anak, pengurangan prevalensi penyakit menular, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. MDGs yang didasarkan pada konsesnsus dan kemitraan global ini, juga menekankan kewajiban negara maju untuk mendukung penuh upaya tersebut.

Seperti yang kita tahu bahwa MDGs (Millenium Development Goals) memiliki 8 target, yaitu:

• MDG 1: Membasmi Kemiskinan dan Kelaparan;
• MDG 2: Pencapaian Pendidikan Dasar yang Universal;
• MDG 3: Mempromosikan Kesetaraann Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
• MDG 4: Mengurangi Angka Kematian Bayi dan Anak;
• MDG 5: Memperbaiki Kualitas Kesehatan Maternal;
• MDG 6: Membasmi penyakit HIV AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
• MDG 7: Perbaikan lingkungan yang Terus Menerus;
• MDG 8: Kerjasama Global Untuk Pengembangan.

Dan MDGs ini ditargetkan pada 2015. Tetapi ada kasus yang membuat MDGs ini harus mengundur sampai 2025. Berikut ini beritanya, yakni tentang “Pencapaian MDGs Penurunan AKI Akan Mundur pada 2025.”

Jakarta (ANTARA News) – Pencapaian target pembangunan milenium (MDGs – Millenium Development Goals) untuk penurunan angka kematian ibu (AKI) sebanyak 50 persen dan pencapaian pembangunan lingkungan hidup menyeluruh pada 2015 akan mundur menjadi tahun 2025-2030, kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief.Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengemukakan hal itu dalam Seminar tentang Kebijakan dan Strategi Program Pengendalian Penduduk di Era Desentralisasi yang diadakan BKKBN bekerjasama Iluni FKUI dan USAID di Jakarta, Rabu. Seminar menampilkan pembicara kunci mantan Kepala BKKBN Prof Dr Haryono Suyono.Menurut Sugiri, kemungkinan tertundanya pencapaian sasaran MDGs pada penurunan AKI dan pembangunan lingkunan, karena faktor seperti kesiapan masyarakat, pemerintah daerah dan LSM dalam melaksanakan target itu belum secara optimal dilaksanakan gotong royong dan menjadi gerakan seluruh rakyat.

Dia memberikan contoh, kemungkinan mundurkan target sasaran MDGs nomor 5 yaitu penurunan AKI dari 228 per 100.000 kelahiran menjadi 102 pada tahun 2015 akan sulit dicapai karena belum siapnya peran para keluarga dalam program desa siaga dan rumah sakit siaga unuk menurunkan AKI saat melahirkan.

Selain itu, kemungkinan mundurkan pencapaian pembanguan lingkungan hidup seperti penghijauan lahan yang banyak gundul di hampir seluruh wilayah Indonesia, juga memerlukan kesiapan dari masyarakat, swasta dan pemerintah.

Sugiri mengajak seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota beserta anggota DPRD dan LSM untuk ikut menyukseskan MDGs pada 2015 yang sebelumnya telah ditandangani pemerintah Indonesia pada tahun 2000, guna meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan kemakmuran warga Indonesia pada 2015.

Dia menjelaskan ada 7 target MDGs berkaitan dengan pembanguanan KB dan kependudukan, yaitu target penurunan jumlah penduduk miskin, pencapaian pendidikan dasar, target kesetaraaan gender, target penurunan angka kemtian bayi(AKB) dari 32 persen 1000 kelahiran menjadi 19 pada 2015, target penurunan angkat kematian ibu (AKI).

Selain itu, target pencapaian kesertaan program KB dan kesehatan reproduksi, dan target pembangunan lingkungan hidup, serta satu target yang tidak berkaian progran KB yaitu pembangunan ekonomi melaluai kewirausahaan atau peningkatan pendapatan perkapita untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Oleh karena itu, kata Sugiri, BKKBN mengusulkan tambahan anggaran pada APBN-P (Perubahan) 2010 sebanyak Rp1 triliun, yang anggaran BKKBN saat ini baru Rp1,2 triliun, sehingga jika disetujui APBN-P total anggaran BKKBN menjadi Rp2,2 triliun yang akan dugunakan program revitalisasi KB dalam mempercepat pencapaian MDGs.

Sementara itu, Prof Dr Haryono Suyono yasng kini ketua Yayasan Damandiri itu mengatakan, BKKBN perlu bekerjasama dengan seluruh jajaran pemerintahan untuk menggerakan masyarakat di segala tingkatan dalam upaya membentuk dan mengisi pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) di setiap RT/RW sehingga target MDGs segera terwujud.

Petugas lapangan KB (PLKB) dapa difungsikan kembali membina posdaya yang jumlahnya 700.000 buah se-Indonesia dengan memberikan penyuluhan proram KB dan pencapaian MDgs melalu sosialisasi delapan fungsi keluarga (agama, perlindungan, cintakasih, reproduksi, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, kewirausahaan).

“Posdaya bukan untuk menggantikan lembaga koperasi, posyandu dan PKK, tetapi menjadi bagian dari tim penggerak PKK di tingkat desa/kelurahan guna mewujudkan keluarga yang berkulaitas, memahami dan melaksanakan delapan fungsi keluarga, delapan pencapaian MDGs dan menaikkan indeksi pembanguan manusia (IPM),” katanya.

Peran IT dalam menghadapi MDGs 2025

Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGS mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan konstribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Oleh karena itu, MDGS merupakan acuan penting dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGS dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiolan (RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014), Rencana Kerja Program Tahunan (RKP), serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam lima tahun terakhir, di tengah kondisi Negara yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi tahun 1997/1998. Indonesia menghadapi tantangan global yang tidak ringan. Gejolak harga minyak dan harga pangan serta perubahan iklim global serta terjadinya krisis keuangan global 2007-2008 mewarnai dinamika pembangunan Indonesia. Tingat pertumbuhan ekonomi menurun menjadi sekitar 4-5 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan sebelum krisis yang mencapai sebesar 5-6 persen

Pendapat

Menurut pendapat saya adanya MDGS di Indonesia sangatlah berdampak baik bagi masyarakat Indonesia, karena melihat banyaknya ledakan penduduk dan jumlah pengangguran yang semakin bertambah. Maka seharusnya masing-masing masyarakat Indonesia harus mempunyai kualitas hidup dan sumber daya manusia yang baik di masa depan, karena MDGs memiliki target target yang sangat baik untuk terciptanya suatu negara yang lebih maju dan terbebas dari masalah masalah kemiskinana dan ekonomi.

Referensi

https://senadhika6.wordpress.com/2014/10/01/mdgs-2025/

https://leavethehouse.wordpress.com/2014/10/05/mdgs-2025/

http://agnesevn.blogspot.com/2014/10/mdgs-2025-dan-peran-indonesia-di.html

http://rianfebr.blogspot.com/2015/03/tulisan-2-mdgs-2025.html

Nama : Prihadi Kuntoro

NPM : 16113918

Kelas : 2KA16

Tugas 2 "Teori Organisasi Umum 2"

Nama : Prihadi Kuntoro
NPM  : 16113918
Kelas  : 2KA16

Link Slideshare :

http://www.slideshare.net/PrihadiKuntoro/bekerjasama-dalam-team-kelompok-45846059

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015

Ambisi ASEAN membentuk MEA salah satunya didorong oleh perkembangan eksternal dan internal kawasan. Dari sisi eksternal, Asia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi baru, dengan disokong oleh India, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN. Saat ini saja, berdasarkan Laporan Bank Dunia (2014), dengan menggunakan paritas daya beli (PPP) dolar internasional, ekonomi ASEAN menyumbang 6 persen terhadap PDB global. Hal ini menjadikan ASEAN sebagai blok ekonomi terbesar kelima di dunia setelah NAFTA (20 persen), EU (17 persen), China (16 persen), dan India (7 persen). Sedangkan dari sisi internal kawasan, krisis keuangan Asia pada tahun 1997/1998 memberikan motivasi lebih lanjut terhadap agenda integrasi regional guna membangun ketahanan yang lebih kuat menghadapi ketidakstabilan keuangan makro. Selain itu, ASEAN juga memiliki pertumbuhan kelas menengah berusia muda yang sangat pesat yang dapat memberikan sumber pertumbuhan baru di kawasan ini.

Apa itu Masyarakat Ekonomi Asean?

Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin Asean sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang.

Ini dilakukan agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil;  terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem Double Taxation, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online.

Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi. 

Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangkan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatkan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

Berdasarkan ASEAN Economic Blueprint, MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota didalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai suplai makanan, dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir non-ASEAN.

Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik (Santoso, 2008). Dalam hal ini competition risk akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan exploitation risk. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi  lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakarejaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN (Republika Online, 2013). 

Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan. Oleh karena itu, para risk professional diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, kolaborasi yang apik antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastrukur baik secara fisik dan sosial(hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri di tahun 2015 mendatang.

Referensi

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec

http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/14/12/29/nhbp7h-kesiapan-menghadapi-mea-2015

http://www.crmsindonesia.org/node/624

Nama : Prihadi Kuntoro

NPM : 16113918

Kelas : 2KA16

Tugas 1 "Teori Organisasi Umum 2"

Nama : Prihadi Kuntoro
NPM  : 16113918
Kelas  : 2KA16

Link Slideshare :

http://www.slideshare.net/PrihadiKuntoro/mengembangkan-kemampuan-mahasiswa-dalam-komunikasi-45564318